Aksaramalut.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku Utara (DPRD Malut), mulai mempertanyakan kinerja Gubernur, Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe terkait pendidikan gratis yang masuk pada program prioritas.
Pasalnya, hingga kini, DPRD Malut khususnya Komisi IV belum mendapatkan penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni bagaimana bentuk, skema, dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
“Bulan April masuk 100 hari kerja, tapi hingga kini Komisi IV DPRD Malut belum ada prototipe dari Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” terang salah satu Anggota Komisi IV DPRD Malut, Yusran Pauwah. Selasa, (15/4/2025).
Politisi Partai HANURA itu menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut tidak serius untuk merealisasikan program pendidikan gratis untuk sekolah tingkat SMA/SMK yang ada di Maluku Utara.
“Tentunya kami pertanyakan, sejauh mana keseriusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Masa sudah bulan April, DPRD saja belum tahu seperti apa bentuk program itu, bagaimana dengan masyarakat. Jangan-jangan ini program tiba saat tiba akal,” pungkasnya.
Penulis: Nai Am
Tinggalkan Balasan