SANANA-Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Pembukaan Musrenbang yang ditandai dengan pemukulan gong bersama Forum Komunikasi Pimpinan Perangkat Daerah (Forkopimda) tersebut, berlangsung di Istana Daerah Desa Fagudu, Kecamatan Sanana. Kamis, (17/4/2025).
Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus dalam sambutanya, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para tamu undangan dan peserta Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.
“Tak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara atau yang mewakili bersama Tim di bumi Hai Sua Poa Bai yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita semua terkait perspektif Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku Utara di Tahun 2026,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sangat baik ini, lanjut Fifian, hendaknya semakin mempertegas komitmen bersama dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan jalinan kerja sama. Di samping itu, memberikan penguatan pada proses perencanaan dari bawah atau Bottom Up Planning dan berkolaborasi dengan perencanaan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Selain itu, Fifian pun memberikan warning kepada Kepala Desa, Camat, hingga Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dimaksudkan agar segala bentuk kinerja terkait dengan perencanaaan pembangunan, benar-benar berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kepulauan Sula, sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.
Menurutnya, gagasan dan pemikiran yang ada pada masing-masing pihak harus disinergikan menjadi satu bentuk upaya konkrit dalam mengatasi berbagai permasalahan lokal maupun regional yang dihadapi, sekaligus untuk mengantisipasi perkembangan kondisi pembangunan yang semakin progresif kedepan.
“Pada momen yang sangat baik ini, kembali saya mengajak seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka dan inovatif. Perangkat Daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian, diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2026 akan lebih terarah dan dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula,” pungkasnya.
Penulis: Nai Am
Tinggalkan Balasan