SANANA-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, mengikuti High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara (Malut).
Kegiatan strategi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dan Bank Indonesia (BI) di Aula Nuku ini, menjadi locus penanganan inflasi dan perluasan digitalisasi di Maluku Utara.
Asisten I Setda Kepulauan Sula, Sutomo Teapon kepada awak media Rabu, (26/11/2025) malam menyatakan, pertemuan yang dilakukan, yakni membahas secara komprehensif berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok di akhir tahun atau jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Mulai dari koordinasi lintas Kabupaten/Kota, optimalisasi distribusi pangan strategis, hingga upaya memperkuat cadangan pasokan daerah. Kegiatan ini dipimpin Ibu Gubernur Maluku Utara, yang dilanjutkan dengan paparan dan diskusi tentang upaya menjaga ketahanan pangan dalam menghadapi hari besar keagamaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Maluku Utara,” terangnya.
Sesuai arahan Gubernur, kata Sutomo, subtansi dari high level meeting ini adalah mengendalikan inflasi daerah, serta percepatan jenis digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah seperti yang sudah dielaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Sesusi data dari Bank Indonesia, komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi Maluku Utara terlebih menjelang Natal dan Tahun Baru. Sampai dengan November 2025, komoditas volatile food seperti beras, gula, daging ayam, ikan dan barito menjadi komoditas utama penyumbang inflasi yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan pesan Gubernur, Sherly Juanda terkait pasokan bahan pokok seperti beras, gula, barito, dan lainnya baik setiap menjelang Natatu.
“Dengan tegas, Gubernur instruksikan kepada para OPD teknis untuk melakukan pemantauan stok barang di lapangan secara real time,” tambahnya.
Selain itu, terkait digitalisasi, Sutomo menyebutkan, Gubernur tekankan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah, serta mendorong optimalisasi PAD melalui penggunaan kanal pembayaran non-tunai.
“Gubernur berpesan, lanjutkan sinergi kolaborasi antara TPID Kabupaten/Kota yang sudah terjalin dengan sangat baik, untuk memastikan harga bahan pokok dapat kita sama-sama kawal dengan baik. Jangan ada ego sektoral, bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting dibanding apapun. Mari kita semua sama-sama tutup tahun 2025 ini dengan stabilitas ekonomi yang terjaga dengan baik, sehingga masyarakat dapat menikmati suasana Natal dan Tahun Baru dengan suka cita,” tutupnya.
Penulis: Nai Am
