Reporter: Am Teapon
AKSARAMALUT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melaksanakan visit dan rencana studi tiru ke Badan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bogor terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, serta Elektronik Barang Milik Daerah (E-BMD)
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPKAD Kota Bogor tersebut, turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Sula, Muhlis Soamole, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi, Kepala BPKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi. Rabu, (18/11/2026).
Diketahui, implementasi KKPD, SP2D Online, dan E-BMD merupakan pilar digitalisasi tata kelola keuangan dan aset pemerintah daerah yang terhubung dalam ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan SIPD Republik Indonesia (RI).
Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Sula, Gina S. Tidore menyatakan, bentuk dari program yang digelar, diantaranya Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang berfungsi sebagai alat pembayaran nontunai untuk belanja operasional, belanja barang/jasa, belanja modal, dan perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD, dengan mengacu pada Permendagri No. 79 Tahun 2022.
“Manfaatnya adalah untuk mempercepat pencairan dan pembayaran ke penyedia/UMK, mengurangi transaksi tunai, serta mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kemudian SP2D Online, fungsinya untuk penerbitan dan pencairan secara digital dan real-time yang terintegrasi antara sistem pemerintah daerah (SIPD RI) dengan bank pemegang RKUD,” jelasnya.
Menurutnya, semua memiliki manfaat untuk mengurangi berkas fisik/proses manual, mempercepat arus kas dan pencairan dana, serta memperkuat transparansi dan jejak audit. Selain itu, E-BMD (Elektronik Barang Milik Daerah) juga memiliki fungsi untuk pengelolaan siklus Barang Milik Daerah (BMD) secara daring, yakni meliputi pembukuan, inventarisasi, mutasi/pengalihan status, reklasifikasi, hingga pelaporan berlandaskan Permendagri No. 47 Tahun 2021.
“Manfaatnya Menekan human error pencatatan manual, menjaga akurasi data aset lintas SKPD, dan mempermudah penyusunan laporan aset yang akuntabel sebagai daerah terpencil. Tentu kita memiliki tantangan umum di lapangan, seperti
Kesiapan dan kapasitas SDM (operator, bendahara, pengurus barang), serta kualitas jaringan internet, keamanan siber, serta integrasi data dan sistem perbankan daerah,” pungkasnya.







